Hi!Pontianak – Ratusan mahasiswa dari berbagai himpunan dan kampus melakukan aksi demo menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Mahasiswa mendesak agar Perppu itu dicabut karena cacat dan telah merampas hak rakyat.
Koordinator lapangan unjuk rasa, Rio Ferdinand mengatakan, penolakan terhadap Perppu tersebut lantaran dipandang cacat formil dan materil. “Pengesahan Perppu cipta kerja ini bukan atas kegentingan memaksa seperti yang diutarakan pemerintah,” ungkapnya.
Zean Novrian, Korda BEM SI Kalbar menambahkan, alih-alih merevisi undangan undangan cipta kerja sesuai amanat, mereka menilai pemerintah menggunakan hak prerogatif yang diberikan konstitusi secara sangat tidak bijak dengan mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Tidak adanya meaningful participation di dalam penyusunan Perppu ini menjadi alasan kami sebagai mahasiswa menolak dengan tegas Perppu ini. Gelombang aksi di seluruh penjuru negeri menegaskan bahwa Perppu ini memang tidak mengedepankan partisipasi masyarakat di dalamnya,” tambahnya.
Ada dua tuntutan aksi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Pertama, menuntut dan mendesak dengan keras DPRD Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan sikap kepada Presiden dan DPR pencabutan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dengan mengatasnamakan masyarakat Kalimantan Barat bukan atas nama Fraksi. Kedua, menuntut Presiden dan DPR untuk segera menghentikan tindakan pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi.
Masa aksi juga meminta ketua DPRD Provinsi Kabar untuk turun secara langsung menerima aspirasi dan menghadapi mahasiswa.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin menyatakan bahwa sepakat dengan mahasiswa dan akan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat. (Lydia)
